"kebijakan ekonomi"
mau dibawa kemana ekonomi kita? jika di pandang UUD 1945 pasal 33 ayat 1,2,3 sudah sangat tegas dan jelas, buktinya UUD ini belum pernah mendapatkan gonjang-ganjing dari berbagai element, namun lihat saja pengimplikasianya sudah cungkir balik, tidak tahu lagi mana kepala mana kaki, mana gurunya mana muridnya. yang seharusnya koperasi menguasai sektor potensial, dan pemerintah menguasai sektor vital, demi menjaga agar pihak swasta atau pihak asing bermain tidak lebih dominan dan menguasai hajat hidup orang banyak.
dimana sektor potensial lebih banyak dikuasai swasta dan asing lihat saja bertapa menggenaskanya kondisi pertanian, perkebunan, perternakan, perikanan kita, misalkan saja; dominan pertanian CPO di kalimantan barat di kuasai swasta dengan rincian kurang-lebih 57% dikuasai swasta asing, dan sisanya 39% dikuasai swasta nasional, pertanyaanya dimana peran pemerintah kita melalui BUMN/BUMD?, dimana koperasi kita?, diperparah lagi swasta nasional pengelolaanya hampir sama dengan swasta asing karena mereka berlomba-lomba mengejar profit dan semata-mata profit oriented, boro-boro mau berekspansi ke sektor CPO hilir, karena biaya ekspansi mahal mereka memilih jalan pintas yaitu mengekspor sawit mentah ke negara tetangga untuk diolah dan di impor kembali ke kita setelah menjadi barang jadi, seharusnya di sinilah pemerintah harus masuk memfasilitasi industri hilir, ini malah dibiarkan begitu saja. kita rugi banyak disini; sudahlah kita tidak dapat nilai tambah dari produk hasil bumi kita, masih saja, negara kita menanggung beban dari dimensi neraca perdagangan, tragisnya lagi apa? penduduk lokal hanya menjadi gelandangan dirumah sendiri, mereka mengemis-ngemis meminta pekerjaan padahal hasilnya tidak sebanding dengan keringat yang mereka keluarkan, karena apa?, paling-paling mereka hanya menjadi buruh tani ataupun babu para konglomerat karena mereka hanya lulusan SD,SMP,SMA sederajat atau bahkan non akademik, bakat alam mereka adalah bertani tapi lahan-lahan mereka sudah di kontrakan kepada swasta atau bahkan di jual, jangankan sejahtera, mereka bahkan gagal menyekolahkan anak-anak dan generasi muda kita yang mungkin menerima tongkat estafet bagsa, karena kebanyakan mereka sudah tua renta, harus menaggung beban ekonomi yang merupakan imbas kebijakan yang salah dari pemerintah. kebijakan ekonomi seperti apa ini? jelas-jelas ini salah pemerintaah, yang terlalu longgarnya regulasi, terbuka serta memeberi celah dalam sektor se-potensial ini, dan pemerintahlah yang harus bertanggung jawab "INI SUDAH SANGAT KRONIS DAN BUTUH KEBIJAKAN CEPAT DAN TEPAT".
Sekarang sektor vital mulai TERENDUS/tergerus oleh pihak swasta asing lihat saja sektor energi dan pertambangan kita, seolah NKRI tidak menjadi bahan pertimbangan sektor sevital ini, setelah terkuaknya kasus PT. FREE port, pemerintah baru merasa jenggotnya dibakar, dan jangan sampai kejadianya seperti sektor potensial diatas! bisa benar-benar LIBERAL perekonomian kita, dan bukan lagi sestem ekonomi CAMPURAAN ATAU PANCASILA.
Nah...pertanyaanya dimana letak peran KOPERASI? koperasi hanya bermain di lini paling buncit, ya.. paling-paling lembaga keuangan, CU (credit union), industri kreatif BATIK, sampai WAYANG, berapa sih nilainya? ya,,nilainya juga paling buncit.
pemerintah sumringah produk ekspor industri kreatif buncit, dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi mencapai 6%, dan surflus perdagangan barang mentah (hasil bumi NKRI). bangga dan puaskah mereka dengan ini, padahal ini bukan sebuah pencapaian hanyalah kenyataan yang tidak manis tapi tragis, apalah ini sama sekali tidak mencerminkan kesejahteraan rakyat (real ekonomic) toh..yang rakyat kita pegang cuma industri kecil-kecilan, ini hanyalah berkat karpet merah yang pemerintah hamparkan di istana, serta lampu hijau di bursa efek indonesia (BEI) bagi para investor-investor besar dari negara-negara sahabat, sekaligus membuka ladang politik baru dalam mengisi kantong-kantong segar para kader pada persaingan PEMILU, PADAHAL investor itu hanya berniat memeras SDA kita hingga habis sampai kita harus mengimpor untuk mendapatkanya.
sekarang kita mulai tergantung pada mereka, dan jika tidak ada mereka (investor), ekonomi kita bisa mampet atau bahkan krisis ekonomi bisa membayangi kita, anda bayangkan saja apa yang terjadi apabila investor itu menarik investasi di kita bisa berantakan perekonomian kita, bahakan ketika UMP mau di naikan saja para investor berani mengeluarkan kartu TRUBS, dengan menjancam akan menarik semua investasi mereka dari wilayah indonesia, dan apa yang terjadi? pemerintah bela-belain merayu mereka agar tidak menarik investasi di indonesia. nah baru sadar kalo kita sudah makan obat yang tidak sesuai dengan resep dokter (para ekonom kita).
sekarang kita mulai tergantung pada mereka, dan jika tidak ada mereka (investor), ekonomi kita bisa mampet atau bahkan krisis ekonomi bisa membayangi kita, anda bayangkan saja apa yang terjadi apabila investor itu menarik investasi di kita bisa berantakan perekonomian kita, bahakan ketika UMP mau di naikan saja para investor berani mengeluarkan kartu TRUBS, dengan menjancam akan menarik semua investasi mereka dari wilayah indonesia, dan apa yang terjadi? pemerintah bela-belain merayu mereka agar tidak menarik investasi di indonesia. nah baru sadar kalo kita sudah makan obat yang tidak sesuai dengan resep dokter (para ekonom kita).
jadi kesimpulanya saya mohon dengan sangat, jangan sampai kebijakan ekonomi kita disalah gunakan, kita harus bisa memisahkan dan memahaminya secara substantif mana dapur politik, hukum, ekonomi, budaya, sosial. jangan campur adukan politik dengan ekonomi karena akan terlihat samar-samar mana yang benar mana yang salah.
sekian terima kasih!
