Analisis makro ekonomi 2013

Analisis makro ekonomi 2013

Mengawali tahun ular dalam kalender penanggalan cina, banyak pihak yang khawatir terhadap pressing ekonomi global akan sangat terasa di tahun ini, memang ada beberapa sektor yang memerlukan perhatian lebih, diantaranya pasar uang, defisit perdagangan (ekspor-impor), suku bunga, kredit dan pembiayaan produktif (ril investasion), sedangkan untuk masalah investasi portopolio rasanaya BEI masih bisa bernapas lega, pasalnya pasar saham dalam satuan IHSG masih bercokol gagah dengan setelan hijau, secara konsisten dalam pergerakan yang relatif positif di kalangan bursa dominan global, terdorong oleh krisis yang melanda eropa dan amirika yang sebelumnya mendominasi perekonomian dunia investor tidak mau mengambil resiko mereka memilih segera anggkat koper, banyak investor ingin segera mengalihkan dananya ke bursa yang merupakan jalur aman untuk mereka bermain, diantaranya adalah bursa negara-negara berkembang seperti asia yang mulai menunjukan dominasi perekonomian global.

Analis pasar uang.

Dalam hal ini BI rate yang konsisten selama 12 bulan terakhir tampaknya menunjukkan BI tak terlalu khawatir dengan berbagai tekanan ekonomi. Ia mencontohkan dalam tekanan terhadap valuta asing (valas) terhadap Rupiah. "Ini merupakan konsekuensi logis dari meningkatnya impor dan tingginya permintaan valas, khususnya dolar AS". Sementara, di sisi lain tak ada pasokan cukup dari perlambatan ekspor. Hingga akhir Desember 2012, cadangan devisa mencapai 112,78 miliar dolar AS atau setara 6,1 bulan impor ditambah pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jumlahnya meningkat dibandingkan posisi November 111,285 miliar dolar AS. Tekanan gunung pasir pada pelemahan nilai tukar Rupiah diawal Tahun Ular 2013 mencapai level tertingginya sejak 2009, sekitar Rp 9.740 per dolar AS. Ini semua, karena pasar khawatir defisit transaksi berjalan. Yield obligasi baru-baru ini juga mencapai level terendahnya di level 5,01 persen untuk tenor (rentang waktu) hingga 10 tahun, meski baru-baru ini terkoreksi menjadi 5,18 persen.

saya melihat BI tetap mempertahankan kehadirannya di pasar melalui intervensi, meskipun ukurannya terbatas. Untuk saat ini, saya juga melihat kemungkinan BI akan menaikkan fasilitas deposito (FASBI) untuk meredam tekanan terhadap Rupiah, karena indikasinya sudah sangat signifikan dirasakan.

Realisasi kredit perbankan

Realisasi kredit usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang disalurkan perbankan hingga November 2012 masih mencapai 16 persen. Sedangkan Bank Indonesia (BI) mendata rata-rata penyaluran kredit UMKM sebesar 20 persen per tahun.

Direktur Kredit BPR dan UMKM BI, Zainal Abidin, mengatakan hingga November 2012, total penyaluran kredit UMKM bersih mencapai Rp 62 triliun. Sementara target penyaluran 2012, Rp 150 triliun. BI mendata rasio kredit bermasalah (NPL) sektor UMKM secara keseluruhan mencapai 3,72 persen.

"Nasabah UMKM itu lebih mempermasalahkan aksesnya. BI selalu mengupayakan supaya akses tersebut bisa diperoleh dan diberikan perbankan kepada pelaku UMKM,"

Dahulu, BI memperluas akses tersebut misalnya melalui sertifikasi lahan pada petani, dan asuransi. Sosialisasi dan bazar intermediasi juga perlu ditambah agar pemahaman nasabah tentang kredit ini semakin mantap.

Menurut Zainal, sektor UMKM yang paling besar penyalurannya tahun ini adalah pedagang besar dan eceran, mencapai 47,2 persen. Berikutnya industri pengolahan 10,9 persen, pertanian, perkebunan, dan kehutanan 7,9 persen, konstruksi 6,2 persen, dan jasa kemasyarakatan, sosial, dan hiburan 5,2 persen.

Mulai tahun ini, secara bertahap, BI memberlakukan aturan penyaluran kredit UMKM minimal 20 persen oleh perbankan yang beroperasi di Indonesia. Pada medio 2013-2014, bank menyalurkan semampunya. Berikutnya pada 2015 mencapai lima persen, 2016 (10 persen), 2017 (15 persen), dan 2018 (20 persen). 

"Bank harus dibiasakan dulu sambil menyusun rencana bisnis bank (RBB) dan 'action plan' pemenuhan 20 persen tersebut,"

Dengan publikasi dan transparansi SBDK mikro sebetulnya sudah menciptakan persaingan antarbank dalam menarik calon debitur. 

"Dengan publikasi, calon debitur bebas memilih bank yang menawarkan bunga kredit terendah. Arahnya nanti, SBDK mikro akan turun," saya berharap, berharap peraturan SBDK mikro akan menciptakan persaingan sehat antar bank agar bisa saling menurunkan suku bunganya. 

Menurut saya, aturan tersebut dapat mendorong transparansi 'pricing' untuk segmen mikro. Namun, efektivitasnya perlu dilihat lagi. Sebab, segmen mikro lebih sensitif terhadap ketersediaan akses untuk tingkat pelayanan untuk mendapatkan modal kerja.

"Jadi, ini bukan semata-mata demi pricing," SBDK mikro yang ada di Bank Mandiri saat ini porsinya di kisaran 22 persen.

Berdasarkan data BI, hingga Oktober 2012, dari total Rp 2.615,075 triliun pinjaman yang diberikan di seluruh provinsi di Indonesia, sebanyak Rp 497,044 triliun atau 19 persennya  disalurkan untuk kredit UMKM. 

Jika diambil contoh beberapa provinsi, dari Rp 14,754 triliun penyaluran pinjaman ke Papua, hanya Rp 5,395 triliun untuk kredit UMKM. Berikutnya, dari Rp 6,609 triliun penyaluran pinjaman ke Maluku, hanya Rp 1,773 triliun untuk kredit UMKM. 

Hal ini berbeda dengan DKI Jakarta. Dari Rp 843,848 triliun pinjaman yang disalurkan, sebanyak Rp 86,78 triliun untuk kredit UMKM. Di Jawa Barat, dari Rp 330,807 triliun pinjaman yang disalurkan, sebanyak Rp 63,510 triliun untuk kredit UMKM. 

Di Yogyakarta, dari Rp 19,685 triliun pinjaman yang disalurkan, sebanyak Rp 6,135 triliun untuk kredit UMKM. Di Bali, dari Rp 48,701 triliun pinjaman yang disalurkan, sebanyak Rp 15,503 triliun untuk kredit UMKM.

Bank Indonesia (BI) segera menerbitkan aturan suku bunga dasar kredit (SBDK) segmen mikro pada Januari ini. Dengan demikian, seluruh perbankan yang beroperasi di Indonesia mau tak mau harus transparan memaparkan suku bunga yang berlaku, mulai suku bunga terendah hingga tertinggi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) segera menerbitkan aturan suku bunga dasar kredit (SBDK) segmen mikro pada Januari ini. Dengan demikian, seluruh perbankan yang beroperasi di Indonesia mau tak mau harus transparan memaparkan suku bunga yang berlaku, mulai suku bunga terendah hingga tertinggi.

Direktur Currency Management Board, Farial Anwar, mengatakan selama ini perbankan melakukan aksi diam-diam sehingga suku bunga antarbank menjadi tak seragam. Perbankan di Indonesia akibatnya tidak kompetitif sebab perusahaan besar lebih mendominasi pengelolaan kredit perbankan.

Semua itu kemudian mengakibatkan bank-bank yang ada di bawahnya, untuk bersaing secara likuiditas, meningkatkan suku bunganya. Ini berujung pada terbengkalai dan tak terjangkaunya kredit sektor mikro yang bunganya masih memberatkan nasabah.

"Bank-bank harus menyadari kewajibannya untuk transparan soal suku bunga. Jangan lakukan aksi diam-diam dan menggasak bunga dari masyarakat," kata Farial dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (7/1). 

Aturan BI nanti, menurutnya, harus meminta seluruh bank memaparkan suku bunga kreditnya di segala sektor, terutama bunga kredit mikro, bunga kredit investasi, juga bunga kredit modal kerja. 

Bank harus memaparkan bunga terendah dan bunga tertingginya. Patokannya, kata Farial, bisa menggunakan BI rate, juga LPS rate.

Untuk menggenjot penyaluran kredit UMKM, BI juga membuat kebijakan bank-bank yang beroperasi di Indonesia wajib menyalurkan 20 persen kreditnya ke sektor UMKM. Farial menilai memang harus ada aturan khusus yang dipatok BI agar penyaluran kredit mikro ke sektor UMKM kian terjamin.

Pelaku usaha mikro, kata Farial, membutuhkan dukungan khusus dalam hal kredit. Bank-bank juga perlu semakin gencar mengedukasi masyarakat dan meyakinkan nasabah mikronya akan risiko bisnisnya. 

"Secara kolateral, risiko kredit mikro ini tinggi, makanya bank masih banyak yang belum optimal menyalurkan kredit mikto. Pemahaman masyarakat akan pengelolaan kredit belum sepintar perusahaan-perusahaan besar dalam hal memanajemen dana," beber Farial.

Berdasarkan data BI, hingga Oktober 2012, dari total Rp 2.615,075 triliun pinjaman yang diberikan di seluruh provinsi di Indonesia, sebanyak Rp 497,044 triliun atau 19 persennya  disalurkan untuk kredit UMKM. 

Jika diambil contoh beberapa provinsi, dari Rp 14,754 triliun penyaluran pinjaman ke Papua, hanya Rp 5,395 triliun untuk kredit UMKM. Berikutnya, dari Rp 6,609 triliun penyaluran pinjaman ke Maluku, hanya Rp 1,773 triliun untuk kredit UMKM. 

Hal ini berbeda dengan DKI Jakarta. Dari Rp 843,848 triliun pinjaman yang disalurkan, sebanyak Rp 86,78 triliun untuk kredit UMKM. Di Jawa Barat, dari Rp 330,807 triliun pinjaman yang disalurkan, sebanyak Rp 63,510 triliun untuk kredit UMKM. 

Di Yogyakarta, dari Rp 19,685 triliun pinjaman yang disalurkan, sebanyak Rp 6,135 triliun untuk kredit UMKM. Di Bali, dari Rp 48,701 triliun pinjaman yang disalurkan, sebanyak Rp 15,503 triliun untuk kredit UMKM.

Bank Indonesia (BI) optimistis performa Rupiah tahun ini akan menguat. Menurut kaca mata awam saya, defisit transaksi berjalan (current account), termasuk neraca perdagangan Indonesia nonmigas tahun ini akan surplus.

Transaksi berjalan juga disertai dengan surplus transaksi modal dan finansial (capital account). "Investasi langsung asing (foreign direct investment), dan portofolio, keduanya masih surplus”.

Imbasnya secara keseluruhan, neraca pembayaran (balance of payment) masih surplus. 'Current account' dan 'capital account' harapannya membaik tahun ini. Sehingga kecenderungan nilai tukar ke depannya ikut mengalami penguatan. "Sabar saja menunggu kapan penguatannya,"

Kondisi sisi eksternal ekonomi Indonesia pada kuartal III-2012 membaik sesuai dengan prakiraan. Ini tercermin pada defisit transaksi berjalan yang berkurang dan surplus transaksi modal dan finansial kembali meningkat dari kuartal sebelumnya.

Berdasarkan data BI, surplus transaksi modal dan finansial tersebut jumlahnya melampaui defisit transaksi berjalan. Sehingga secara keseluruhan, neraca pembayaran Indonesia (NPI) berbalik dari defisit 2,8 miliar dolar AS pada kuartal II 2012 menjadi surplus 0,8 miliar dolar AS pada kuartal III 2012.

Cadangan devisa pada akhir November 2012 meningkat menjadi 111,285 miliar dolar AS atau setara 6,1 bulan impor. 

Cadangan devisa ini lebih tinggi dibandingkan 110,3 miliar dollar AS pada akhir Oktober 2012 dan 110,2 miliar dolar AS pada akhir September 2012. 

Hartadi mengatakan Rupiah membaik karena defisit transaksi berjalan membaik karena impor menurun dan ekspor membaik sejalan perekonomian dunia.

Sejauh ini fundamental ekonomi indonesia masih cuku positif, tapi penulis tidak memungkiri, bahwa dalam hal ini indeks analisis harus diperhatikan pula secara makro, dalam hal sektor rael kesejahteraan, bukan serta merta karena ketika laporan indeks stabil, real ekonomi kuat, karena hal ini sangat tergantung dari langkah-langkah yang mungkin kedepanya akan di ambil pemerintah yang berdampak langsung dalam perekonomian, diantaranya isu penaikan TDL, penghapusan subsidi BBM, kenaikan UMP, REDOMINASI mata uang dan sebagainya yang mungkin akan berpengaruh secara signifikan pada sektor rumah tangga konsumsi, distribusi dan produksi yang mungkin menyebabkan ekonomi biaya tinggi, serta tingginya tingkat inflasi.