KEBIJAKAN HUTANG LUAR NEGERI INDONESIA
Sebelum
kita membahas hutang negara perlu diketahui pula mengenai Anggaran pemerintah
(APBN) yang didefinisikan sebagai suatu daftar atau peryataan yang terperinci
tentang penerimaan dan pengeluaran Negara yang diharapkan dalam jangka
waktu tertentu sebuah anggaran dapat dijadikan tolak ukur kinerja dari
pelaksanaan kebijakan anggaran pemerintah, apabila terjadi defisit dalam
anggaran maka dapat diketahui strategi apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah
yang tertuang dalam format RAPBN/APBNP.
Pengertian
hutang luar negeri itu muncul ketika anggaran
pendapatan sebuah negara tidak cukup untuk membiayai angaran belanja negara atau sering di sebut “defisit anggaran”.
Begitupun yang berlaku di indonesia pada saat ini dan setelah tumbangnya
pemerintahan orde lama, Hal ini juga sering dilakukan pada pembiayaan sektor
publik yang dapat berupa berbagai pinjaman luar negeri baik itu pinjaman lunak
maupun pinjaman berjangka melaui berbagai lembaga keuangan internasional maupun
pinjaman langsung (G to G).
1.1.Sejarah Hutang Luar Negeri Dan Indonesia.
Hutang luar negeri bukanlah istilah baru bahkan sudah di kenal sebelum PERANG
DUNIA PERTAMA, secara umum merupakan opsi praktis penyelesaian kompleksitas
masalah negara (sosial, ekonomi, politik) secara ekonomi dan sekaligus penyebab
krisis ekonomi suatu negara, artinya di satu sisi hutang tidak dapat di hindari
dalam pembangunan namun disisi lain hutang merupakan masalah yang paling
dominan dalam menyeret negara kedalam jurang krisis ekonomi moneter dan
menjatuhkan negara tersebut kedalam jurang krisis ekonomi fiskal, Hutang luar
negeri yang dapat dilakuakn dalam dua bentuk institusi to geoverment dan geoverment to geoverment. Dengan
metode/modus pendekatan fiskal dari lembaga maupun negara, “mengiring dengan dengan fiskal menjatuhkan dengan moneter dan
menghempaskan dengan fiskal” adalah metode kolonialisme modern, karena apa “negara
kreditur itu takut apabila dia kehilangan nasabah mereka dan ketergantungan
ekonomi suatu negara terhadap mereka adalah keinginan rahasia mereka”.
Dan Munculnya istilah krisis utang luar negeri setelah
Perang Dunia Kedua Pasca Perang Dunia Kedua, para pemerintah di negara-negara
utara dan barat (rusia/uni soviet, amirika serikat dan negara-negara uni
eropa), lewat bank-bank swasta serta lembaga keuangan internasional seperti
BANK DUNIA dan IMF memberikan pinjaman utang kepada negara-negara dunia ketiga
(Amerika Selatan, Afrika dan Asia) untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur
maha besar seperti jalan tol, bendungan, gedung-gedung mewah, pelabuhan, dan
lainnya. Mayoritas negara-negara dunia ketiga pada waktu itu juga berambisi
untuk mentranformasi status masyarakat mereka dari masyarakat agraris ke
masyarakat industrialis, menciptakan lapangan kerja bagi rakyat, membangun
infrastruktur seperti jalan raya, bandara, pelabuhan, bendungan, menyediakan
pelayanan kesehatan, pendidikan dan air bersih, jaringan listrik serta mimpi
yang indah lainnya. Untuk merealisasi mimpi-mimpin tersebut, negara-negara yang
baru merdeka pada saat itu berpaling kepada Bank-Bank Swasta dan negara-negara
barat untuk mendapatkan pinjaman luar negeri, dengan harapan bahwa hasil
penjualan sumber daya alam mereka nantinya, akan digunakan untuk membayar
kembali utang tersebut, “jadi istilah krisis hutang luar negeri ini muncul karena tidak
banyak negara yang mampu memberdayakan hutang dengan tepat daya dikarenakan
berbagai faktor ekternal seperti intimidasi pihak asing maupun korupnya
internal”.
Indonesia merupakan salah satu negara yang pernah merasakan
dampak krisis akibat pengelembungan hutang negara pada dikarenakan terlalu bergantung
pada blok timur dari berbagai pinjaman uni soviet, manjanya negara dengan
pinjaman-pinjaman luar negeri, dan manjanya pihak swasta dengan modal asing
menyebabkan indonesia harus merasakan derita karena hutang luar negeri.
Di perparah lagi, kala itu indonesia yang sedang dalam resesi
ekonomi harus di hadapi oleh berbagai tekanan dan intimidasi serta
iming-iming dari negara maju dan berbagai lembaga keuangan untuk meyelesaikan
masalah itu dengan dengan cara credit back yang menyeret indonesia
kedalam jurang fiskal akibat adanya indikasi gagal
bayar, membuat pihak swasta asing mencabut investasinya di indonesia, alhasil
fundamantal ekonomi menurun drastis dan krisis ekonomipun tidak bisa di
hindari, sektor makro misalnya proyek-proyek pemerintah terbengkalai, lembaga
keuangan dan perusahaan besar yang di biayai dana asing adalah yang paling
merasakan dampak krisis moneter kala itu setidaknya krisis perbangkan, akibat
longgarnya regulasi dalam sekejab perbankan asing menjamuri pasar uang
indonesia yang sedang dalam dahaga ekonomi pada saat itu adalah krisis yang
paling mahal pada abad ke-19 yang di tanggung oleh dapur negara berdasarkan
rilis IMF.
Sejak pemerintahan orde baru, sistem anggaran telah
berubah, dari sistem anggaran defisit menjadi sistem anggaran seimbang,
Perubahan sistem ini membawa konsekuensi pada politik penerimaan dan
pengeluaran pemerintah. Dalam sistem anggaran seimbang, besarnya pengeluaran
harus sama dengan besaran penerimaan yang diperoleh Negara (NI=Go) ataupun
dalam pengertia yang lebih luas, dalam hal ini konsep makro ekonomi (GDP=AD)
yang di dalamnya terdapat beberapa variabel seperti C= konsumsi, I= investasi,
G= pengeluaran pemerintah, (X-M)= ekspor-impor, ini penting untuk di ketahui
karena kita akan membahas 2 (dua) segmen hutang yaitu hutang LN swasta dan hutang LN
pemerintah.
1.2.POSISI HUTANG INDONESIA
1.2.1. Hutang Luar Negeri Pemerintah (NI=G).
Khusus
untuk hutang luar negeri pemerintah yang merupakan hutang yang dilakukan atas assistensi pemerintah dan digunakan untuk
pembiayaan proyek-proyek pemerintah yang di lakukan untuk kepentingan dan
kemakmuran rakyat.
1.2.1.1.Posisi hutang luar negeri pemerintah
indonesia.
Berdasarkan
data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan
Utang Kementerian Keuangan yang dikutip vibiznews.com, Selasa (16/04/2013) total utang pemerintah Indonesia hingga Maret
2013 mencapai Rp 1.991,22 triliun dengan rasio 24,1% terhadap PDB.
Dari
jumlah tersebut, Rp 588,38 triliun merupakan utang luar negeri yang didapat
dari beberapa negara dan juga lembaga-lembaga multilateral. Utang luar negeri
ini terus turun dibandingkan akhir 2012 yang sebesar Rp 612,52 triliun.
Tahun
ini, nilai belanja APBN mencapai Rp 1.683 triliun. Defisit anggaran tahun depan
ditetapkan 1,65% terhadap PDB atau Rp 172,8 triliun, karena penerimaan negara
lebih kecil, Untuk menutup defisit tersebut, DPR membolehkan pemerintah
menambah utang baru hingga Rp 161,4 triliun.
Ada 3
negara dan 3 lembaga yang paling rajin memberi utang kepada pemerintah
Indonesia, antara lain :
3 Negara Terajin Memberi Utang Kepada Indonesia :
1. Perancis, Jumlah utang meski turun tipis
dari Rp 21,3 triliun di akhir 2012, namun secara keseluruhan total utang
Indonesia ke Perancis hingga Maret 2013 sebesar Rp 21,03 triliun.
2. Jerman, Jumlah utang meski turun dari
akhir 2012 yang jumlahnya Rp 20 triliun namun secara keseluruhan total utang
Indonesia ke Jerman hingga Maret 2013 sebesar Rp 19,43 triliun.
3. Jepang, Jumlah utang meski turun dari
akhir 2012 yang jumlahnya Rp 254,64 triliun namun secara keseluruhan total
utang Indonesia ke Jepang hingga Maret 2013 sebesar Rp 235,16 triliun atau yang
terbesar.
3
Lembaga Terajin Memberi Utang Kepada Indonesia :
1. Bank Dunia, Jumlah utang Indonesia naik
tipis dari akhir 2012 sebesar Rp 122,14 triliun. Secara keseluruhan total utang
Indonesia ke Bank Dunia hingga Maret 2013 sebesar Rp 122,38 triliun.
2. Asian Development
Bank (ADB), Jumlah utang Indonesia turun dibandingkan akhir 2012 sebesar Rp
100,34 triliun. Secara keseluruhan total utang Indonesia ke ADB hingga Maret 2013
sebesar Rp 98,24 triliun.
3. Islamic Development Bank (IDB), Jumlah
utang Indonesia turun dibandingkan akhir 2012 sebesar Rp 5,05 triliun. Secara
keseluruhan total utang Indonesia ke Islamic Development Bank (IDB) sebesar Rp
4,93 triliun.
“Namun kondisi hutang pemerintah telah ditanggapi oleh pemerintah sejak
tahun lalu, melalui PERPRES, Presiden SBY telah menetapkan pembatasan pinjaman
luar negeri yang membebani APBN/APBD. Melalui kebijakan tersebut tampak sejumlah
utang luar negeri pemerintah Indonesia yang terus menurun dan menggantinya
dalam bentuk surat utang atau obligasi yang di terbitkan sebagai surat utang
negara (SUN).”
1.2.2. Hutang Luar Negeri Swasta.
Khusus
untuk hutang luar negeri swasta yang merupakan hutang yang dilakukan atas atau
tanpa assistensi pemerintah dan
digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek swasta yang di lakukan untuk
kepentingan produksi dalam bentuk faktor-faktor produksi (modal) yang dilakukan perusahaan BUMN, BUMD, BUMS dalam upaya
melakukan ekspansi bisnis dan perluasan market share.
1.2.2.1.Posisi utang luar negeri swasta.
Berdasarkan data Bank Indonesia hingga Januari 2013, total
utang luar negeri swasta, baik bank maupun bukan bank, telah mencapai US$ 125
miliar. Jumlah tersebut terdiri dari utang sektor keuangan dan jasa perusahaan senilai US$ 33,45
miliar, utang dari sektor industri
pengolahan/manufaktur senilai US$ 25,67 miliar, dan sektor pertambangan senilai US$ 21,08
miliar.
“Berbeda
dengan hutang luar negeri pemerintah yang menunjukan penurunan hutang luar
negeri swasta justru mengalami penigkatan setidaknya itu terjadi dalam catatan
selama dua tahun terakhir, menurut saya ada baiknya juga di berlakukan sistem
kendali pada hutang luar negeri swasta, karena bagaimanapun dalam
persfektif makro trasaksi hutang yang terlalu besar pada hutang LN swasta
maupun pemerintah akan berpengaruh pada melemahnya nilai tukar rupiah/Rp
terhadap USD berkenaan langsung dengan defisit neraca pembayaran”.
A.
KESIMPULAN
Meskipun sekarang
indonesia sudah lepas dari krisis hutang karena besaran gross domestik produk
jauh lebih dari pada besaran hutang pemerintah indonesia, namun resesi ekonomi akibat utang masih
mengancam melalui sektor hutang luar negeri swasta Itu dikarenakan indonesia
yang merupakan negara berkembang yang menyebabkan banyak pihak yang
menginginkan ambil bagian dipasar regional indonesia dengan cara mengalihkan
modalnya secara besar-besaran ke pasar indonesia yang menyebabkan ketimpangan
neraca pembayaran dan mendorong terjadinya tekanan nilai tukar rupiah terhadap
dolar/USD. Jadi dapat di ketahui cara pengurangan nilai hutang yang diambil
pemerintah indonesia adalah dengan cara; meningkatkan produktifitas nasioanal;
dengan menambah faktor produksi dari dalam negeri maupun dari luar negeri
berupa modal asing dengan catatan;
akan melakukan impor apabila didalam negeri belum ada atau belum mencukupi
contoh; kerja sama alih teknologi dan
kerjasama dalam bentuk korporasi lain.
Dapat diwujudkan
dengan cara;
1. Menegaskan regulasi
tentang permodalan dan korporasi asing dalam membentuk tatanan ekonomi yang
kondusif.
2.
Meningkatkan
transfarasi anggaran dan korporasi proyek-proyek pemerintah.
3.
Mempersiapkan SDM
terlibat dalam aktivitas ekonomi.
4. Agar pemerintah sedapat mungkin mengurangi
ketergantungan APBN dari pinjaman luar negeri.
5. Agar Pemerintah segera Menurunkan bunga sertifikat
Bank Indonesia danv mendorong bank-bank nasional agar lebih intensif mengucur
kredit sehingga sektor riil dapat bergerak yang pada giliran akan menciptakan
lapangan kerja dan memperbaiki perekonomian nasinal secara keseluruhan.
6.
Agar Pemerintah lebih
mengefisienkan birokrasai Pemerintah dengan jalan Merestrukturisasi birokrasi
pemerintah yang sudah sangat gemuk sehingga dirasa telah memberatkan anggran
pemerintah.
CATATAN INDONESIA UNTUK TEMOR LESTE
Uraian artikel sebelumnya
menunjukkan sejarah dan dampak yang ditimbulkan oleh hutang luar negeri
terhadap indonesia. Semua rekor ini sudah didokumentasi oleh banyak kalangan
internasional. Sehingga sangat disayangkan bahwa di saat semua penduduk di
negara-negara berkembang sudah menyadari akan bahayanya hutang luar negeri,
Timor-Leste justru menjerumuskan diri kepada sebuah “siklus setan” yang ujungnya
tidak jelas tersebut, seharusnya pengalaman indonesia dan negara-negara
berkembang serta dinamika hutang global dapat dijadikan pelajaran bagi timor
leste dalam mengambil kebijakan hutang.
Tidak mudah mendapatkan
informasi mengenai hutang luar negeri Pemerintah Timor-Leste yang cendrung
tertutup untuk memberikan informasi secara detail mengenai berbagai kondisi
dari utang tersebut, tetapi indikasi ini terlihat jelas dengan adanya aliran
dana dari portugal yang berkedok pinjaman dan sebesar 40% dari uang itu akan
digunakan untuk membeli bahan-bahan dari Portugal. Itu belum terhitung
dengan jumlah tenagara kerja atau yang nota bene “ahli” yang akan didatangkan
dari Portugal. Meskipun 60% diklaim akan digunakan untuk membelanjakan
bahan-bahan di Timor-Leste, tetapi yang jelas bahwa sedikit yang dapat di
ekplorasi untuk ekonomi lokal, karena Timor-Leste adalah negara baru dengan
produktifitas rendah. Jadi bisa di tebak 60% itu mungkin akan menyerang ke
negara-negara seperti Indonesia, Australia, Singapure.
Disisi lain Adanya indikasi
timor leste untuk menambah hutang dari cina secara tidak langsung itu
mengilustrasikan bahwa temor leste mulai gerah dengan beban hutang dari
portugal yang meliliti mereka dan mereka akan membuka rekenig kredit baru untuk
menutup hutang dari portugal dengan kandidat utamanya adalah cina, padahal
catatan merah negara-negara berkembang dengan aliran pinjaman dari cina sudah
cukup untuk menjadi referensi untuk tidak mengambil tawaran itu.
Ketertutupan Pemerintah
temor leste untuk analisis mereka membuat situasi menjadi lebih sulit, karena
banyak orang Timor-Leste tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran para pemimpin
mereka. Namun dilihat dari kaca mata negara-negara yang memberikan utang, baik
itu Cina maupun Portugal, mata mereka sedang tertuju kepada minyak. Sayangnya
hingga sekarang, perhitungan Pemerintah mereka tentang harga minyak di masa
depan, jangka waktu pembayaran, serta bunga dari utang dan kondisi lain yang
terlampir dalam utang ini belum mengemuka ke publik, padahal sudah cukup
pengalaman tentang meksiko yang terjerat hutang akibat kekayaan kandungan
minyak di perut bumi di regional mesiko.
Tapi disisi lain pemerintah
timor leste dihadapi pada kenyataan bahwa mereka harus segera mentranformasikan
kekayaan alam mereka secara rill seperti membangun jalan tol, pusat listrik,
pelabuhan, lapangan udara. Namun, kita belum dijelaskan, apa yang akan
dihasilkan dari semua ini untuk mengembalikan uang untuk membayar kembali
utang, Pemerintah kemungkin berargumen bahwa rakyat Timor-Leste membutuhkan
jalan raya yang bagus untuk membawa produk mereka untuk dipasarkan di Dili.
Tentu saja, tidak ada orang Timor-Lese yang menolak akan pentingnya jalan raya,
listrik, dan infrastruktur lain, namun perlu di ingat bahwa dari 70% negara
berkembang sekarang adalah negara yang pernah terpukul akibat pembengkakan
hutang luar negeri itu artinya tidak banyak negara yang mampu mengelola hutang
dengan benar.
Meskipun temor leste terus
mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan menurut berbagai sumber dan
catatan ekonomi internasioal, “entah
karena apa adanya atau atau karena ada apanya?” Namun menurut saya
kemungkinan besar di sebabkan karena keterbatasan informasi yang masuk ke kami
ataupun yang masuk ke badan survei ekonomi internasional.
Terlepas dari semua itu,
kenyataanya perdana menteri temor leste menyatakan secara ekplesit kepada
negara sahabatnya dan sekaligus mentornya “indonesia” melalui pertemuan
kenegaraan dengan SBY presiden RI di istana negara seperti yang di kutip detik.finance dan meyatakan bahwa; “mereka dalam tekanan hutang luar negeri”
perdana mentri temor leste sempat terkejut ketika mendangar jika pemerintah
indonesia sudah mengetahui hal itu, selain meminta tanggapan dengan konsultasi
langsung terhadap posisi hutang dan ekonomi temor leste juga di bahas mengenal
kerja sama potensial kedua negara dan sempat mengemuka bahwa akan ada beberapa
perusahaan plat merah indonesia yang akan berekspansi kesana, namun sampai
sekarang belum ada “ dikarenakan perseroan
sadar bahwa ekonomi temor leste belum memiliki fundamental (strategi
stabilisasi) sebaik negara-negara tetangga lain di regional asia tenggara”.
2.1.KESIMPULAN
Untuk
saat ini tidak ada pilihan lain bagi temor leste yang sudah terjebak dalam
hutang, yang perlu mereka lakukan adalah meningkatkan akuntabilitas dan
menigkatkan tranfarasi dari setiap anggaran proyek-proyek pemerintah dalam
menigkatkan rasionalitas dari GDP terhadap hutang, dan itu terbukti temor leste
mulai menunjukan keberhasilan menurut Buku Saku 2010 dari The Economist, Timor-Leste memiliki surplus tertinggi di dunia
lebih dari 280 persen sebagai persentase dari PDB. Ekonomi mereka terus
menunjukkan pertumbuhan yang kuat selama beberapa tahun terakhir, dan masih
menurut The Economist, Timor-Leste
termasuk salah satu di antara sembilan ekonomi yang paling cepat berkembang di
dunia pada tahun 2011 dan sedikit banyak itu berpengaruh terhadap Situasi politik
di Timor-Leste dalam beberapa tahun terakhir menunjukan kestabilan.
Daftar Pustaka.
Artikel dan Buku
Rahardjo,
Dawam, 2001, Independensi Bank Indonesia dalam Kemelut Politik, PT.Pustaka
Cidesindo, Jakarta.
Steiner, George A., 1997, Kebijakan dan Strategi Maanajemen, Penerbit Erlangga, Jakarta
Swasono, Sri Edi, 1997, Pembangunan Tanpa Utang: Utang Luar Negeri dan Ekonomi Indonesia, Republika, Jakarta
Wibowo, Drajat, 2004, Optimalisasi Manajemen Itang Pemerintah, INDEF, Jakarta
Steiner, George A., 1997, Kebijakan dan Strategi Maanajemen, Penerbit Erlangga, Jakarta
Swasono, Sri Edi, 1997, Pembangunan Tanpa Utang: Utang Luar Negeri dan Ekonomi Indonesia, Republika, Jakarta
Wibowo, Drajat, 2004, Optimalisasi Manajemen Itang Pemerintah, INDEF, Jakarta
Artikel dan blog online
amintintaganja.blogspot.com
Media Online
detik.finance.com
viva.news.com/viva.economic.com
antara.news/antara.economic.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar